Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Akan Seperti Putrajaya Malaysia

Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Akan Seperti Putrajaya Malaysia

Detik99 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi, Tjahjo Kumolo menyebutkan wilayah ibu kota baru di Kalimanan Timur nantinya akan seperti Putrajaya Kuala Lumpur, Malaysia atau kawasan BSD.

“Secara terpadu semua sedang disinkronkan oleh Bappenas, tugas administrasi Depdagri kan tata kelola pemerintahan nanti dikoordinasikan oleh Setneg karena yang saya pahami ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten, atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur kalau di wilayah Jakarta ya ada BSD,” ucap Tjahjo di gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Beliau juga mengatakan tahap sekarang masih menunggu proses perencanaan dan proses pembangunan. Blueprint atau kerangka pembangunan ibu kota baru akan ditangani oleh Bappenas secara infrastruktur antara Kutai Kartanegara dan Paser.

Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Akan Seperti Putrajaya Malaysia.

“Kedua ada pelabuhan laut dalamnya, ada tangki BBM-nya, kemudian dua bandara ada di situ, internasional sudah ada, yang ketiga itu dari sisi geologinya sudah clear bukan daerah ancaman lempengan gempa, kemudian yang ketiga ada tanah negara yang sudah siap,” ucapnya kepada wartawan Detik99.

Terkait dengan regulasi pemerintah akan membahas bersama dengan DPR seandainya undang-undang atau regulasinya perlu direvisi. Kerangka ibu kota baru secara fisik saat ini, ucap Tjahjo Kumolo selaku Mendagri belum ada.

Ini lagi gambar ini, kan sambil jalan sambil nanti dibangun kalau sudah selesai regulasi dengan DPR nanti bagaimana administrasi tata kelola pemerintahan kan Setneg yang mengurus apa fungsi-fungsi kementerian yang akan jalan nanti sambil jalan mungkin setelah dua tahun atau setelah tiga tahun proses pembangunan. Ini secara fisik belum,” jelasnya.

Dalam paripurna sebelumnya, juga diagendakan laporan implementasi Reformasi DPR RI. Kemudian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya. Agenda selanjutnya dalam rapat paripurna, akan ditetapkan susunan dan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Selanjutnya, Bamsoet menyatakan surat akan dibahas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di DPR. Surat dari Jokowi itu tercatat dengan nomor R34/PRES/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

“Untuk surat tersebut, sesuai keputusan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.