Sjamsul Nursalim Segera Dibawa KPK Ke Persidangan

Sjamsul Nursalim Segera Dibawa KPK Ke Persidangan

Detik99 – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ingin berkas perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim beserta istri, Itjih Nursalim segera rampung KPK ingin proses persidangan segera digelar.

Ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa, jelasnya kita harus masuk ke dalam proses persidangan sesegera mungkin pada saat ditemui oleh wartawan Detik99 di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Pada saat ini KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pengusaha Sjamsul Nursalim beserta istrinya, Itjih Nursalim ke Singapura dan seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa, Sjamsul Nursalim beserta istinya ditetapkan sebagai tersangka Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Terkait dengan SPDP tersebut dikirimkan oleh KPK ke Singapura pada tangga; 17 Mei 2019 lalu di tiga lokasi yakni, The Oxley, Clum Road, Head Office Of Giti Tire Pte.Ltd, SPDP untuk saudara Sjamsul Nursalim dan istrinya ke rumah di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK juga mengatakan bahwa, sebelumnya sudah ada peringatan untuk kedua tersangka yakni, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim agar segera pulang ke Indonesia, akan tetapi peringatan tersebut diabaikan oleh tersangka maka banyak langkah lain yang bisa ditempuh oleh KPK.

Baca Juga : Salah Satu Petisi Online Minta Cabut WNI Habib Rizieq

Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka kasus dana BLBI. Sjamsul diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun terkait kewajiban yang tidak dibayarkan Sjamsul dalam pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) oleh BPPN.

Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan negara bersama Syafruddin terkait BLBI. Sjamsul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 4,58 triliun ini.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.